Sejak efektif berlaku kurang lebih selama satu tahun, implementasi serta tingkat kepatuhan Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Provinsi Bali masih rendah yaitu sebesar 11,8%. Survei yang dilakukan oleh Bali Tobacco Control Initiative (BTCI) menunjukan rata-rata persentase tingkat kepatuhan di masing-masing Kabupaten/Kota masih dibawah 65%. Berdasarkan hal tersebut BTCI sebagai program yang mendukung pemerintah dalam mendorong percepatan dan peningkatan implementasi Perda KTR melakukan audiensi/pertemuan dengan para pemegang kebijakan (Kepala Daerah) di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan hasil survei kepatuhan terhadap Perda KTR di Kabupaten/Kota, mengidentifikasikan kendala dan hambatan dalam implementasi Perda KTR serta membahas solusi, tindak lanjut dan dukungan untuk meningkatkan implementasi Perda KTR.
Audiensi di Kabupaten Jembrana dilakukan pada hari Kamis, 7 November 2013 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, Koordinator BTCI, Ketua PS. IKM Unud, Perwakilan dari IAKMI Bali, Komunitas Mahasiswa Peduli Bahaya Tembakau serta Media Massa. Agenda dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Bupati Jembrana kali ini adalah menyampaikan program dari BTCI yang berkomitmen untuk mendukung implementasi Perda KTR, penyampaian hasil survei kepatuhan Perda KTR di Kabupaten Jembrana, serta kendala implementasi di tingkat kabupaten dan langkah strategis dalam implementasinya. Dalam penyampaian materi dan diskusinya terdapat beberapa poin penting diantaranya adalah :

  1. BTCI secara aktif ikut mendukung implementasi KTR dan akan memfasilitasi pemeritah di Kabupaten Jembrana jika ingin mengadakan peningkatan kapasitas (training, capacity building) dalam upaya mempercepat implementasi Kawasan Tanpa Rokok.
  2. Dari hasil survei kepatuhan Perda KTR di Kabupaten Jembrana, tingkat kepatuhan yang didapat sebesar 10%. Penyebab utamarendahnya tingkat kepatuhan tersebut adalah masih banyak ditemukan asbak rokok bahkan di kantor-kantor pemerintahan dan masih ditemukannyaperokok di dalam gedung.
  3. BTCI juga mengembangkan guideline untuk memonitoring dan inspeksi dalam implementasi KTR. Pedoman tersebut akan disesuaikan dengan Perda dari masing – masing kabupaten, karena pada prinsipnya pengawasan KTR itu berbeda di tiap kabupaten.
  4. Memutus aktivitas promosi rokok yang disebarkan melalui Baliho, spanduk ataupun LED dengan mengatur ijin periklanan daerah. Ini tidak akan menghilangkan PAD.
  5. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Jembrana dalam mengimplementasikan Perda KTR adalah pemuka agama yang masih menyediakaan rokok dalam kegiatan keagamaan, perokok masih banyak yang mencari alasan merokok terutama di areal pura, belum ada figur yang menjadi role model, dimana masih banyak dokter dan pemangku yang merokok, serta larangan tempat merokok yang belum jelas batasannya.

Selain beberapa poin diatas, Pemerintah Kabupaten Jembrana juga akan selalu berusaha untuk meningkatkan kepatuhan dalam implementasiPerda KTR melalui beberapa upaya diantaranya dengan melakukan sosialiasasi yang menyasar pemuka agama dan tempat ibadah sebagai role model dan melibatkan Desa Pekraman, peniadaan anggaran asbak dalam pengadaan kebutuhan logistik di kantor pemerintahan, penyuluhan melalui pesan moral untuk menurunkan kebiasaan merokok sembarangan, serta smoke analizer dan konseling yang akan disediakan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan.